Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Puan menegaskan, aparat keamanan harus menjamin keselamatan warga di Papua.
Puan menyebut, tragedi penyerangan pendulang emas oleh KKB di Yahukimo kembali membuka luka lama yang belum sembuh. Terlebih, kekerasan bersenjata di Papua yang terus memakan korban, terutama dari kalangan warga sipil.
“Aksi ini bukan yang pertama dan sudah banyak masyarakat sipil jadi korban. Aparat keamanan harus menjamin keselamatan warga, termasuk pekerja yang mencari nafkah di Papua,” ujar Puan Maharani, Jumat (11/4/2025).
Seperti diketahui, sebanyak 11 orang tewas dibunuh dan 2 lainnya disandera KKB di area pendulangan Lokasi 22 dan Muara Kum Kabupaten Yahukimo pada 6-7 April lalu. Atas peristiwa itu, polisi mengerahkan tim untuk memburu pelaku pembunuhan terhadap 11 warga sipil pendulang emas tersebut. Diduga kuat pelaku adalah KKB yang menamakan dirinya sebagai Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama.
Sementara sebanyak 35 orang penambang lainnya berhasil mengungsi dan kini berada dalam pengamanan aparat TNI-Polri di Kampung Mabul, Distrik Koroway, Kabupaten Asmat. Sedangkan, delapan orang lainnya dilaporkan terpisah dari rombongan dan belum diketahui keberadaannya.
Warga yang mengungsi usai aksi kekerasan KKB terhadap pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan, semakin bertambah. Polisi melaporkan ada 125 korban selamat yang kini dievakuasi ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan.
Sepanjang tahun 2024, setidaknya 28 warga sipil dan 18 personel TNI-Polri tewas akibat aksi KKB di berbagai wilayah Papua. Menurut Puan, ini bukan hanya angka statistik namun adalah nyawa manusia, warga negara Indonesia, yang seharusnya juga mendapatkan perlindungan penuh dari negara.
“Kita tidak bisa lagi menormalisasi kekerasan di Papua yang terus terjadi. Akhiri kekerasan di Papua,” tegas Cucu Proklamator RI itu.
“Penyerangan terhadap pendulang emas hanyalah satu contoh nyata dari betapa rentannya warga terhadap kekerasan yang sistemik dan berulang,” lanjut Puan.
Mantan Menko PMK itu menyatakan, masalah Papua bukan semata soal separatisme, tapi soal keadilan dan kesenjangan di Bumi Cenderawasih. Menurut Puan, pendekatan militeristik masih belum optimal dalam menyelesaikan akar persoalan di Papua.
“Langkah baru harus dilakukan, terutama upaya yang mengedepankan dialog, menjamin kesejahteraan, dan memperkuat kehadiran negara secara adil dan manusiawi,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan meminta aparat keamanan untuk mengusut tuntas kasus Yahukimo dan memberi jaminan keamanan bagi seluruh warga sipil. Pemerintah pun diminta melibatkan tokoh lokal dan gereja serta adat dalam proses perdamaian yang sungguh-sungguh.
“Para tokoh adat, agama, akademisi, hingga perwakilan masyarakat sipil bisa menjadi jembatan damai dan membantu memfasilitasi komunikasi,” ungkap Puan.
Puan menyatakan, DPR RI khususnya Komisi I dan III memiliki wewenang konstitusional untuk mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM. DPR juga disebut akan terus memastikan kebijakan negara berpihak pada pembangunan Papua dan masyarakat di sana.
“DPR akan terus mengawal demi memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” pungkas Puan.
