Komisi XII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah mitra kerja termasuk Plt Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, Direktur Utama Mobility Shell Indonesia, Direktur Utama, Direktur Utama PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Direktur Utama PT AKR Corporindo, Direktur Utama PT Indomobil Prima Energi, dan Direktur Utama PT Vivo Energy Indonesia.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi yang memimpin rapat tersebut mengungkapkan sejatinya bahwa salah satu fokus utama dari pertemuan ini adalah memastikan ketersediaan pasokan BBM, khususnya untuk periode menjelang Lebaran. Namun, isu yang lebih mendesak saat ini adalah terkait kualitas RON yang beredar di pasar, di mana muncul spekulasi bahwa beberapa jenis BBM, seperti Pertalite, di oplos dengan RON yang lebih tinggi.
“Intinya dari tema hari ini selain ketersediaan pasokan untuk menjelang lebaran dan bulan puasa, isu yang terkini adalah isu terkait RON oplosan. maka itu sebenarnya itu yang ingin kita diskusikan bersama dengan perusahaan-perusahaan lain apakah di mungkinkan?,” ujar Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Ia menekankan pentingnya untuk memastikan adanya kepastian skema terkait pembuatan RON, baik oleh pihak swasta maupun Pertamina. Ia menyoroti ketidakpastian yang berkembang di publik terkait isu tersebut, dan berharap agar jangan sampai isu yang beredar justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap kualitas BBM yang dijual di SPBU.
“Kami juga ingin mengetahui bagaimana sistem verifikasi dan pengawasan terhadap kualitas RON ini, sehingga masyarakat tidak disesatkan oleh informasi yang keliru,” tambah Legislator Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung tentang sejarah RON di Indonesia, yang pernah menggunakan RON 88 pada masa Orde Baru, dan saat ini Pertamina memiliki RON 90 sebagai bahan bakar paling rendah, yang dikenal dengan nama Pertalite. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas isu yang menyebutkan bahwa RON 90 bisa disamakan dengan RON 92, yang tentunya menimbulkan pertanyaan terkait kualitas bahan bakar tersebut.
Menanggapi isu tersebut, Plt Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra memberikan klarifikasi mengenai kualitas BBM yang mereka pasarkan. Dalam penjelasannya, pihak Pertamina Patra Niaga mengungkapkan bahwa mereka mengimpor BBM dengan dua sumber, yakni dari kilang Pertamina dalam negeri dan dari luar negeri. Produk gasoline yang diterima dari kedua sumber tersebut, baik RON 90 maupun RON 92, sudah diterima dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasinya, tanpa adanya perubahan RON.
“Untuk Pertalite, kami menerima produk dalam bentuk RON 90, dan untuk Pertamax, produk yang diterima adalah dalam bentuk RON 92, baik dari kilang dalam negeri maupun dari impor. Kami juga menambahkan aditif pada Pertamax untuk meningkatkan kualitas dan performa produk,” jelas Plt Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.
Pertamina juga menjelaskan bahwa setiap produk BBM yang diterima di terminal mereka telah melalui serangkaian pengujian kualitas, baik sebelum maupun setelah proses pengiriman. Pengujian rutin dilakukan di terminal-terminal Pertamina untuk memastikan bahwa produk yang sampai ke SPBU sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Plt Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra juga menyatakan komitmennya dalam menjaga kualitas BBM yang dipasarkan di Indonesia, dan berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan serta Bareskrim untuk mengawasi kualitas BBM di lapangan. Mereka juga menekankan bahwa pengujian kualitas BBM di seluruh Indonesia dilakukan secara rutin oleh Kementerian ESDM, dalam hal ini Lemigas, untuk memastikan bahwa kualitas produk yang dijual di SPBU sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
Rapat ini menjadi momen penting untuk memperjelas isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait kualitas BBM, khususnya mengenai RON oplosan, dan memastikan bahwa pasokan BBM menjelang bulan puasa dan Lebaran dapat tercapai dengan lancar. Komisi XII DPR RI juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat terhadap industri BBM untuk memastikan bahwa publik tidak terjebak dalam isu yang berpotensi merusak kepercayaan terhadap kualitas bahan bakar yang dipasarkan di Indonesia.
