Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera memimpin kunjungan ke Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Kunjungan bertajuk BKSAP Day ini menjajaki potensi kolaborasi antara lembaga legislatif dan institusi pendidikan tinggi dalam menghadapi isu-isu strategis global.
Dalam kunjungan tersebut, BKSAP menyoroti peran penting UIII sebagai pusat pengembangan Islam wasathiyah (moderat) yang berkontribusi dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat peradaban dunia berbasis nilai-nilai keislaman yang inklusif.
“Kami bahagia karena pertemuan dengan civitas akademik UIII ini punya misi mengangkat Islam wasathiyah atau islam moderat, targetnya Indonesia menjadi pusat peradaban, dan setelah kita kemarin melaksanakan PUIC Parlemen Negara OKI, ternyata kita punya banyak sekali yang bisa di kolaborasikan, termasuk ada fakultas ilmu social scientist yang cocok karena ada politiknya ada juga ekonominya,” ujar Mardani Ali Sera saat mengikuti kegiatan BKSAP Day di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok, Provinsi Jawa Barat, Senin (19/5/2025).
Pertemuan tersebut juga membahas rencana kerja sama antara UIII dan dua panitia kerja (panja) BKSAP DPR RI, yaitu Panja Open Government dan Panja Ekonomi Internasional. Isu-isu strategis seperti keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan OECD turut menjadi bagian dari agenda diskusi.
“Kami juga membahas tentang BRICS dan OECD bagaimana kita berkolaborasi salah satunya adalah adanya rencana kolaborasi dengan panja Open Government dan Panja Ekonomi Internasional, juga kami melihat ada banyak sekali peluang dan kesempatan berkolaborasi bersama UIII.” terang Politisi Fraksi F-PKS ini.
Meski memiliki jaringan internasional yang luas, UIII menghadapi dua tantangan utama: keterbatasan anggaran karena sebagian besar mahasiswa masih mengandalkan beasiswa penuh, serta belum adanya kebijakan visa pelajar (student visa) yang menjadi hambatan bagi mahasiswa asing. Menanggapi hal tersebut, BKSAP berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar kebijakan visa pelajar dapat segera diterbitkan guna mendukung internasionalisasi UIII.
“Ada dua keterbatasan yang pertama yaitu anggaran karena memang disini masih full beasiswa walaupun tahun ini sudah mix ada full beasiswa ada scholarship dan yang kedua ada kebijakan belum mendapatkan visa student bagi mahasiswa asing, nah ini yang jadi catatan, catatannya kita kerja sama dengan UIII ini untuk melaksanakan panja di BKSAP dan yang kedua kita akan diskusi dengan Kemenlu agar dimudahkan diberikan visa student bagi mahasiswa di UIII,” ujarnya.
Lebih lanjut, Legislator Dapil DKI Jakarta I ini juga mengungkapkan bahwa Indonesia menerima mandat dari Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk membentuk kaukus khusus terkait kecerdasan buatan (AI) dan keamanan siber. Kajian ini akan menjadi fokus pembahasan dalam panja selanjutnya yang dijadwalkan pada akhir agustus 2025.
“Salah satu yang diminta oleh IPU untuk Indonesia untuk menyelenggarakan Caucus on AI termasuk di dalamnya ada cyber security, nah kami sedang serius menyiapkan itu tapi mungkin ini akan dilakukan untuk panja yang berikutnya, di akhir agustus nanti kita akan banyak mengkaji dan mendiskusikan bersama dengan teman teman UIII,” pungkasnya.
