Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sedang menelaah pupuk bersubsidi. Pada rantai distribusinya, selalu ditemukan masalah. Para distributor dan pengecernpya mendapat margin keuntungan yang sangat kecil. Ini berpotensi terjadi penyimpangan.
Wakil Ketua BAKN Herman Khaeron menyampaikan hal ini saat meninjau distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, Rabu (5/3/2025). Sebelumnya, BAKN juga sudah beraudensi dengan direksi PT. Pupuk Kujang membahas produsi dan distribusi pupuk bersubsidi.
Tinjauan dan telaahan soal pupuk bersubsidi yang dilakukan BAKN ini untuk memastikan pupuk tersebut tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, dan tepat jumlah. Isu pupuk ini penting ditelaah BAKN untuk menyukseskan program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“BAKN sedang menelaah pupuk bersubsidi. Kami ingin segala keuangan negara yang disalurkan untuk kemaslahatan rakyat tentu efektif sampai ke rakyat. Dan kami coba mengurai dari sisi penyaluran distribusi. Hari ini mengunjungi pengecer di kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Kita bisa lihat margin yang diberikan terlalu kecil. Jangan sampai PT. Pupuk Indonesia untung triliunan, tapi para distributor dan pengecer keuntungannya sangat kecil,” papar Herman.
Menurut politis Partai Demokrat itu, bila margin keuntungan yang didapat para distributor dan utamanya pengecer terlalu kecil, itu berisiko terjadi penyimpangan, seperti kenaikan harga di daerah-daerah yang tak terawasi. Subsidi pupuk, lanjut Herman, meningkat terus. Dulu subsidi untuk 9,5 juta ton butuh Rp28 triliun. Sekarang sudah Rp44 triliun.
“Berarti harus ada yang dihemat dari berbagai sisi. Inilah yang sedang kami dalami. Pupuk sangat berperan menuju swasembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin berkontribusi juga untuk menuju ke swasembada pangan,” ungkapnya.
