Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar menekankan pentingnya ketersediaan tiket, akses transportasi lanjutan, serta keamanan kendaraan yang digunakan selama musim mudik. Baginya, mudik bukan sekadar perjalanan tahunan, tetapi juga hak masyarakat untuk bisa bertemu keluarga dengan aman, selamat, dan terjangkau.
Sulitnya akses masyarakat terhadap tiket mudik masih menjadi salah satu keluhan dari masyarakat yang kerap ia terima. Sebab itu, dirinya meminta agar ada strategi penyelamatan tiket untuk situasi darurat supaya masyarakat tidak merasa terjebak dalam permainan harga tinggi atau monopoli tiket.
“Kita tahu 67 persen tiket sudah terjual, tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapat tiket. Jangan sampai ada praktik spekulasi harga atau penyimpanan tiket untuk kepentingan tertentu,” ujar Iskandar dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT KAI (Persero), KCIC, dan Perum Damri di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar Summarecon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/3/2025).
Dirinya pun menegaskan tiket harus tetap terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Selain tiket, ia juga menyoroti minimnya transportasi lanjutan dari stasiun atau terminal menuju tujuan akhir pemudik. Menurutnya, masyarakat kerap dihadapkan pada tantangan baru setelah turun dari moda transportasi utama, karena tidak tersedianya kendaraan yang bisa mengantar mereka ke tujuan terakhir.
“Bayangkan setelah menempuh perjalanan panjang, mereka masih harus berjuang lagi mencari kendaraan. Pemerintah harus memastikan adanya moda transportasi yang menghubungkan titik-titik strategis dengan lokasi tujuan akhir,” ungkapnya.
Ia mengusulkan adanya sistem transportasi terintegrasi yang bisa membantu masyarakat mencapai tujuan dengan lebih mudah dan nyaman. Dalam kesempatan yang sama, dirimya menyoroti maraknya kendaraan yang tidak layak jalan tetapi tetap dioperasikan demi mengejar keuntungan selama musim mudik.
Oleh karena itu, Iskandar mengingatkan agar keselamatan penumpang tidak dikorbankan hanya demi kepentingan bisnis. “Jangan sampai ada kendaraan yang dipaksakan beroperasi padahal tidak layak. Ini bisa membahayakan nyawa banyak orang,” tegasnya.
Tidak henti, ia juga meminta agar pemeriksaan kendaraan dilakukan jauh-jauh hari, bukan hanya dalam waktu satu atau dua minggu sebelum mudik. Menurutnya, koordinasi dengan kepolisian dan otoritas transportasi harus diperkuat agar kendaraan yang digunakan benar-benar memenuhi standar keselamatan.
Menutup pernyataannya, Iskandar mengingatkan bahwa mudik bukan sekadar ritual tahunan, tetapi juga hak masyarakat yang harus difasilitasi oleh pemerintah dan penyedia layanan transportasi.Dengan berbagai tantangan yang masih ada, ujarnya, pemerintah dan penyedia jasa transportasi bisa segera mengambil langkah konkret agar mudik lebaran tahun ini lebih lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
“Mudik ini hak rakyat, jangan sampai mereka merasa terbebani atau bahkan kehilangan kesempatan karena kendala transportasi. Kita harus pastikan mereka bisa sampai dengan selamat dan kembali ke rumah dengan tenang,” pungkas Politisi Fraksi PAN itu.
