Balas Kritik Soal Utang, Zulhas Sebut Sri Mulyani Menyesatkan!

utang indonesia

Matajurnal – Selisih pendapat antara Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berlanjut. Pada kali ini Zulhas menjawab tudingan Sri Mulyani soal pendapatnya terkait utang pemerintahan yang bernada politisi.

“Ini MPR/DPR lembaga politik bukan lembaga sosial, jadi ngomongin politik ya (memang) tempatnya,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/08/2018).

utang indonesia

Zulhas Balas Kritik Soal Utang

Zulhas lalu mengatakan bahwa Sri Mulyani sendiri yang menyatakan utang jatuh tempo pemerintahan pada 2019 sebesar Rp.409 triliun bakal lebih berat. Sri Mulyani juga menyebut utang tersebut bakal lebih besar jika nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar.

Dirinya juga menyampaikan kritik beberapa pihak, seperti Rizal Ramli terhadap performa Sri Mulyani. Pemerintah dinilai kurang inovatif dalam mengelola utang sehingga terkesan kelimpungan saat mendekati jatuh tempo.

“Loh kok baru sekarang mengatakan berat membayar utang, kemarin-kemarin kemana?” imbu Zulhas mengutip ucapan Rizal Ramli.

Zulhas juga mengkritik pernyataan Sri Mulyani yang terkesan menyalahkan pemerintah sebelumnya soal utang yang jatuh tempo pada tahun depan. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban yang harus pemerintah yang sekarang untuk menyelesaikan nya. “Jadi Menteri Keuangan yang menyesatkan.” tutur Zulhas.

utang indonesia

Ucapan Zulhas ini merupakan pembelaan diri terhadap kritik yang dilempar oleh Sri Mulyani. Dalam pidato sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2018, Zulhas menyatakan besar pembayaran pokok utang pemerintahan yang jatuh tempo pada 2019 sebesar Rp400 triliun, tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan. Ia juga menilai hal tersebut tidak wajar.

Sri Mulyani mengatakan pernyataan Ketua Umum PAN tersebut bermuatan politisi dan menyesatkan. Ia mengungkapkan 44% pembayaran pokok utang pada 2018 yang totalnya sebesar Rp396 triliun merupakan utang yang dibuat pada periode sebelumnya 2051.

“Pokok utang 2018 itu dihitung dari akhir Desember 2017, 44% dari total itu berasal dari utang periode sebelum 2015 (sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR (Majelis Permusyawarahan Rakyat) saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resmi di laman Facebook miliknya, senin (20/08).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *