Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyoroti kekosongan posisi duta besar (Dubes) Indonesia untuk sejumlah negara termasuk Amerika Serikat (AS) yang sudah sejak dua tahun lalu kosong. Puan meminta pemerintah segera menunjuk perwakilan untuk mengisi posisi Dubes RI untuk AS.
“Sebaiknya untuk pos-pos yang masih kosong, pemerintah bisa segera menindaklanjutinya,” ujar Puan Maharani dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Selasa, (15/4/2025).
Posisi Dubes RI untuk AS saat ini diketahui tengah kosong usai ditinggalkan Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN. Puan mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dapat segera mengirimkan nama calon duta besar RI untuk AS ke DPR, termasuk posisi dubes yang kosong di beberapa negara lainnya. Nantinya, proses tersebut akan ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri.
“Kami di DPR menunggu hal tersebut,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Sebelumnya, posisi dubes RI untuk AS yang kosong menjadi perhatian publik mengingat Dubes dapat menjadi pihak pertama dari Indonesia yang dapat mengantisipasi dinamika politik dan kebijakan lainnya, khususnya terkait kebijakan perdagangan yang diambil Presiden AS Donald Trump.
Banyak pihak khawatir dengan kekosongan posisi Dubes yang merupakan perwakilan Indonesia di negeri Paman Sam tersebut. Apalagi posisi Dubes RI untuk AS kosong saat Donald Trump mengumumkan tarif impor maupun tarif resiprokal kepada lebih dari 60 negara di dunia.
Indonesia diketahui dikenakan tarif impor 32 persen, sebagai respons rencana Indonesia mengenakan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang Amerika. Untuk menegosiasikan tarif impor AS itu, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menunjuk sejumlah menteri terkait seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri Luar Negeri Sugiono.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto juga telah meminta pemerintah agar segera menunjuk perwakilan untuk mengisi posisi duta besar yang kosong di beberapa negara, termasuk di Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS). Menurutnya, hal itu diperlukan untuk memaksimalkan diplomasi Indonesia di kancah internasional.
Meski begitu, Utut tetap menyerahkan soal penunjukkan Dubes kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.
“Ini kita kembalikan kepada Pak Prabowo, tentu Saudara Menlu. Tentunya ya pos-pos penting ini ya kalau bisa segera diisi. Karena kalimat segera ini, sesegeranya diplomatik itu juga ada aturan,” ungkap Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4).
Utut mengatakan, Komisi I DPR RI siap setiap saat untuk membahas terkait pertimbangan posisi Dubes setelah surat Presiden Prabowo tiba di meja pimpinan Parlemen. Setelah mendapat persetujuan DPR, pemerintah dapat sesegera mungkin mengirimkan nota diplomatik ke negara setempat mengenai dubes baru.
“Biasanya kita kirim nota, nama, mereka melakukan persetujuan atau agreement gitu. Baru di sini bisa jalan. Kalau Komisi I, setiap saat ketika surat dari Presiden hadir, tiba, surat dari Ketua DPR hadir, pasti segera kita jadwalkan,” tegas Utut.
