Penulis: Ivan

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menilai usulan menjadikan Kota Solo atau Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS) masih perlu dikaji secara mendalam. Menurutnya, status daerah istimewa atau khusus semestinya tidak dilepaskan dari faktor sejarah dan budaya yang kuat. “Kalau kaitannya dengan daerah khusus dan daerah istimewa, itu tidak terlepas dari aspek kesejarahan dan kebudayaan. Dua itu bobotnya. Makanya, secara konstitusional kita mengenal daerah istimewa seperti Yogyakarta dan Aceh, dan daerah khusus seperti DKI Jakarta,” ungkap Ahmad Irawan kepada wartawan, Senin (28/4/2025). Ia menjelaskan, konstitusi Indonesia memang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana…

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menilai belum ada urgensi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Meski demikian, pihaknya menyatakan siap membahas jika usulan revisi berasal dari pemerintah dan telah menjadi penugasan resmi dari pimpinan DPR. “Kalau bagi kami di DPR, khususnya Komisi II, apabila itu merupakan usulan pemerintah dan kami ditugaskan oleh pimpinan DPR untuk membahasnya, tentu kami siap. Namun secara pribadi, saya menilai belum ada urgensinya untuk merevisi UU Ormas,” ujar Rifqi kepada wartawan di sela-sela rapat kerja di Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). Terkait maraknya kasus ormas yang meresahkan masyarakat, Rifqi…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau ilegal fishing yang kembali terjadi di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Ia mengatakan, kegiatan eksploitasi sumber daya laut dari pihak asing merupakan pelanggaran kedaulatan negara bagi Indonesia. “Ini bukan sekadar soal pencurian ikan. Ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedaulatan negara Indonesia harus dijaga,” ujar Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Selasa, (29/4/2025). Seperti diketahui, kapal asal Vietnam kedapatan tengah mencuri ikan di perairan Indonesia saat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) sedang menjalankan operasi terpadu di sekitar Kepulauan Natuna pada…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengungkapkan keprihatinannya terkait meningkatnya jumlah perempuan yang terjebak dalam praktik pinjaman online (pinjol), khususnya perempuan kepala keluarga. Puan mengatakan fenomena ini sangat memprihatinkan, terutama bagi perempuan yang merupakan pilar utama ketahanan keluarga. “Peningkatan jumlah perempuan, terutama perempuan kepala keluarga, yang terjebak dalam pinjaman online menunjukkan adanya ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit,” kata Puan dalam keterangannya kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (28/4/2025). “Perempuan adalah agen pembangunan bangsa dan pilar ketahanan keluarga, dan kita tidak bisa membiarkan mereka terperangkap dalam siklus utang yang merugikan,” tambahnya. Adapun fenomena korban pinjol berlangsung cukup lama. Lembaga…

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, memberikan atensi khusus kepada tiga daerah, yakni Papua Barat, Papua Selatan, dan Kalimantan Utara. “Saya minta (Wakil) Menteri, agar atensi diberikan terutama soal kesehatan dan infrastruktur. Karena memang ada program Inpres untuk infrastruktur khusus untuk Papua Barat,” ujar Azis dalam Rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri dan Perwakilan Pemerintahan Daerah di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta Senin (28/4/2025). Dijelaskannya, sebelum dipecah ke beberapa provinsi, hanya ada satu provinsi bernama Papua Barat, tetapi sekarang ada Papua Barat Daya. Sehingga, menurutnya, secara administrasi Gubernur…

Anggota Komisi VIII DPR RI An’im Falachudin, mendesak Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pelaksana Haji (BPH) untuk memastikan kesiapan menyeluruh menjelang keberangkatan jemaah haji tahun 2025. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah kesiapan 14 embarkasi di seluruh Indonesia. “Kesiapan embarkasi menjadi krusial sebagai titik awal perjalanan ibadah haji. Kami berharap dengan persiapan matang, proses keberangkatan jemaah dapat berjalan lancar, cepat, dan tanpa kendala,” ujar An’im kepada medpolindo.com, di Jakarta, Senin (28/4/2025). Politisi dari Fraksi PKB ini, menekankan pentingnya kesiapan petugas di embarkasi, termasuk penempatan di berbagai titik strategis guna memudahkan jemaah. Menurutnya, para petugas harus memiliki pemahaman teknis yang…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengundang Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sejumlah bank besar seperti Bank Mandiri, BRI, dan BCA untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (RUU Statistik). Pada kesempatan itu, Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa inti pembahasan RUU Statistik adalah mengenai akuisisi data, bukan akuisisi statistik. Dengan demikian, yang menjadi dasar hukum adalah hasil kerja sama atau perjanjian antara pihak terkait dengan Badan Pusat Statistik (BPS). “Jadi kita sudah pernah mendengar, ada istilah pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda itu adalah prinsip bahwa…

Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (26/04/2025). Dalam kegiatan ini, Komisi XIII menekankan pentingnya penguatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia untuk mendukung kreativitas dan inovasi anak bangsa. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan bahwa isu terkait kekayaan intelektual masih menjadi ranah kerja Komisi XIII. Ia berharap penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan lebih serius ke depannya. “Hari ini adalah Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, dan perihal HAKI ini masih dalam ranah kami. Jadi kami berharap dalam…

Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/04/2025). Hal itu guna menyerap aspirasi serta masukan terkait rencana revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Revisi UU ini bertujuan untuk memperkuat keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar perlindungan terhadap korban maupun saksi dapat lebih dimaksimalkan. Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah. Salah satu fokus utama adalah memperkuat peran dan keberadaan LPSK. “Ya, kita tadi sudah mendapat banyak masukan,…

Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menerima masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain Yogyakarta, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur dan Semarang, Jawa Tengah. Dalam konsultasi publik tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Rapidin Simbolon menekankan pentingnya penguatan perlindungan terhadap saksi dan korban, khususnya dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang masih marak terjadi. “Kita datang ke sini untuk menerima masukan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama terkait perlindungan saksi dan korban. Ini sangat penting, mengingat banyak warga negara kita yang menjadi korban…