Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, meminta kepala kantor wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluruh Indonesia agar membuka data falid dan detail seputar persoalan pertanahan di masing-masing wilayah. Mulai dari persoalan pendaftaran sertifikat tanah, HGU, HGB dan HPL hingga persoalan kasus sengketa tanah serta bagaimana progress capaian kinerja dan solusi atas permasalahan yang ada.
Hal itu disampaikan Bahtra dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Sekjen Kementerian ATR BPN dan para Dirjen, serta seluruh Kakanwil BPN seluruh Indonesia di Ruang KKIII, Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta (19/5/2025).
“Tadi sy mendengarkan penyajian data dari para kanwil sebagian sudah detil, tapi lebih banyak yang kurang detail. Bahwa kita pengen kedepan penyajian data-datanya misalnya HGU disetiap kanwil masing-masing, jumlah HGU berapa, terus kemudian misalnya jika punya HGU 10.000, terus yang ditanami berapa misalnya 5000, atau sebaliknya dia punya 10 ribu dia tanami 15 ribu” paparnya.
Penyajian dan penyampaian data yang falid dan detail sangat dibutuhkan Komisi II DPR RI untuk memaksimalkan fungsi pengawasannya terhadap mitra kerja dalam hal ini Kementerian ATR/BPN agar memiliki progres yang jelas dalam menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan dan tata ruang ada.
Sebab kata Bahtra, tanpa data yang detil dan falid maka berapa kali rapatpun progres penyelesaian masalahnya tidak akan kunjungan selesai. Dan itu sudah dibuktikan selama beberapa periode komisi II permasalahan yang dihadapi masih sama. Dan itu juga dialami oleh kementerian ATR/BPN termasuk Kanwil dan Kantah se-Indonesia yang sudah berganti pejabat, tetapi masalah yang dihadapi masih sama.
“Dan berapa yang sedang berproses, apa masalahnya terutama wilayah yang besar seperti sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan dan sebagainya” jelasnya.
Bahkan kata Bahtra jika memang dibutuhkan rapat tertutup agar para Kanwil dan Kantah se Indonesia mau terbuka dan membuka data yang detil dan kompleks, maka hal itu akan dia dorong agar dilakukan oleh Komisi II DPR RI.
“Jika tidak ada progres, sehingga kedepan jika memang kita perlu rapat tertutup untuk membahas daa detail maka tidak ada salahnya,” tegasnya.
Oleh karena itu kata Bahtra, Fraksinya, Partai Gerindra, mendorong seluruh Kanwil dan Kantah lebih proaktif dalam berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Komisi II terkait data pertanahan, agar proses pengawasan terhadap berbagai agenda dan program pertanahan dari kementerian ATR/BPN termasuk kinerja Kanwil dan Kantah se-Indonesia bisa lebih maksimal dan berdampak positif bagi pelayanan terhadap rakyat.
“Maka dari itu pak, saya dari fraksi partai Gerindra memohon kepada bapak agar betul-betul pro aktif, jangan sampai PresidenPraboeo ingin bekerja cepat tetapi disatu sisi tidak diimbangi dengan kinerja bapak-bapak kanwil dengan progresifitas yang lebih maju” tutupnya.
