Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, menyoroti kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian (Kementan) yang kembali mengandalkan impor daging kerbau dan sapi untuk menjaga stok pangan menjelang Ramadan dan Lebaran. Menurutnya, langkah ini bertentangan dengan semangat Astacita dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional, yang seharusnya bertumpu pada produksi dalam negeri.
“Ketahanan pangan yang sejati hanya bisa dicapai jika kita mandiri dalam produksi. Astacita Ketahanan Pangan menuntut keberpihakan pada petani dan peternak lokal, bukan terus bergantung pada impor sebagai solusi instan. Bapanas dan Kementan harus berkomitmen memperkuat peternakan nasional agar Indonesia tidak terus menjadi pasar bagi daging impor,” tegas Johan dalam keterangannya yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (14/2/2025).
Johan menegaskan bahwa impor daging yang terus berulang menunjukkan lemahnya strategi jangka panjang dalam membangun kemandirian pangan. Ia meminta Bapanas sebagai pengendali kebijakan pangan nasional untuk mengambil langkah lebih serius dalam memastikan produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan nasional, tanpa terus mengandalkan impor.
“Jika kita benar-benar ingin mewujudkan Astacita Ketahanan Pangan, maka Kementan dan Bapanas harus fokus pada penguatan sektor peternakan, dari hulu hingga hilir. Peternak harus diberikan akses pakan murah, teknologi peternakan modern, serta jaminan harga jual yang menguntungkan. Jika ini tidak dilakukan, maka impor akan terus menjadi solusi jangka pendek tanpa ada penyelesaian struktural,” ujar politisi Fraksi PKS ini.
“Impor hanya boleh menjadi solusi darurat, bukan kebijakan permanen”
Tak hanya itu, Johan juga menyoroti dampak negatif impor daging bagi peternak kecil, yang semakin kehilangan daya saing akibat harga daging impor yang lebih murah. Beberapa dampak yang terjadi di lapangan,!antara lain, pertama, Harga daging lokal tertekan. Menurutnya, hal ini berdampak pada peternak yang semakin kesulitan menjual hasil ternaknya dengan harga wajar.
Dampak kedua, Minimnya dukungan infrastruktur peternakan menyebabkan biaya produksi peternak lebih tinggi dibandingkan harga daging impor. Ia menilai, Peternak kecil semakin tersingkir dari pasar karena industri lebih memilih daging impor yang lebih murah dan memiliki rantai distribusi lebih efisien.
“Bapanas harus memastikan bahwa kebijakan impor dilakukan dengan kuota ketat dan tidak merusak pasar domestik. Sementara itu, Kementan harus mempercepat langkah nyata dalam meningkatkan populasi dan produktivitas ternak lokal,” tambah Johan.
Sebagai bagian dari Komisi IV, Johan Rosihan menawarkan beberapa langkah konkret agar Indonesia benar-benar bisa menghentikan ketergantungan impor dalam jangka menengah hingga panjang.
Langkah tersebut yakni pertama, Bapanas harus menetapkan target pengurangan impor secara bertahap, dengan strategi peningkatan produksi lokal. Kedua, Kementan harus menggenjot populasi sapi dan kerbau nasional, melalui program inseminasi buatan, insentif bagi peternak, dan penyediaan subsidi pakan. Ketiga, Bulog harus meningkatkan kapasitas cold storage dan RPH modern, agar distribusi daging lokal lebih efisien dan kompetitif. Keempat, Pemerintah harus menetapkan proteksi harga daging lokal, agar peternak tidak dirugikan oleh daging impor yang lebih murah. Kelima, Pengendalian kuota impor yang lebih ketat, serta memastikan impor hanya dilakukan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak.
“Jika kita ingin mewujudkan Astacita dalam ketahanan pangan, maka Bapanas, Kementan, dan Bulog harus melakukan reformasi kebijakan yang nyata. Impor hanya boleh menjadi solusi darurat, bukan kebijakan permanen. Kedaulatan pangan tidak bisa dibangun dengan ketergantungan pada pasar luar, tetapi harus bertumpu pada penguatan produksi dalam negeri,” tutup Johan.
